aturan pemilihan kepala desa. 19. aturan pemilihan kepala desa

Aturan ini ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Mendagri RI), Muhammad Tito Karnavian tepat tanggal 25 November kemarin. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. a. 4. (2) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahu n. Pemilih datang ke tempat pemungutan suara dengan membawa. Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2022 Nomor 11); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAHAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA. Dalam pelaksanaan tahapan pemilihan Kepala Desa antarwaktu perlu dilakukan penerapan protokol kesehatan untuk mencegah aktivitas yang dapat menimbulkan penyebaran/penularan Corona Virus Disease 2019 yang dapat. Peraturan Desa yang telah diundangkan disampaikan kepada bupati/walikota sebagai bahan pembinaan dan pengawasan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diundangkan. Pasal 42 berbunyi: (1) BPD menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu. Artikel. 1. ABSTRAK: bahwa dalam rangka melaksanakan amanat ketentuan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 31 Ayat (2) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tentang Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa Pasal 49 Ayat (1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan. Semoga penjelasan dan contoh format yang kami sajikan itu dapat bermanfaat untuk Anda semua. Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dilakukan oleh Panitia Pemilihan, yang dibentuk oleh BPD, [4] dan. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, Berpendidikan paling rendah. 3. 8492. 13. bahwa untuk menjamin tercapainya tujuan pengaturan. Pasal 4 (1) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalamKUNINGAN (Mass) – Pemilihan Kepala Desa (pilkades) merupakan wujud demokrasi langsung di Desa karena rakyat turut serta dalam pemerintahan untuk memilih pemimpin di desanya. Glosarium. Jika tidak, masa depan si kepala desa akan terancam. Demikianlah penjelasan singkat tentang Mekanisme Pengangkatan. 15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. Peraturan Bupati Bandung Nomor 3 Tahun 2015. m. id - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian merilis Peraturan Mendagri (Permendagri) Nomor 72 Tahun 2020 yang berisi revisi beberapa peraturan agar pemilihan kepala desa (pilkades) pada akhir 2020 dan awal 2021 dapat berjalan sesuai protokol kesehatan. Aturan tentang masa jabatan kepala desa. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam. Dalam Peraturan Daerah ini mengubah beberapa ketentuan Peraturan Dearah Purbalingga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalinan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa yaitu tentang ketentuan umum, pemilihan Kepala Desa, tugas panitia pemilihan kabupaten, syarat calon Kepala Desa, kelengkapan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang. Pemilihan kepala desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur. com - Mahkamah Konstitusi ( MK) menilai, ketentuan mengenai masa jabatan kepala desa tidak relevan bila disamakan dengan jabatan publik lain, termasuk presiden dan wakil presiden. 29 Tahun 1959, UU No. Login Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 66 Tahun 2017pilihnya dalam Pemilihan Kepala Desa. Jurnal Administrative Reform, Vol 5, No. Tak terkecuali Peraturan-Peraturan yang menjadi acuan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. bahwa untuk menyesuaikan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa maka Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa perlu diubah; c. BLOGSPOT. Sementara dalam revisi UU Desa, akan dilakukan perubahan di Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, dan Pasal 39 yang terkait persyaratan, pemilihan, dan masa jabatan kepala desa. 0. melaporkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada BPD. tatacara pemilihan Kepala Desa melalui Peraturan Daerah (PERDA) yang dikeluarkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta aturan pelaksanaanya berupa Peraturan 1 Ni’ Matul Huda, 2015, Hukum Pemeintahan Desa, Malang : Setara Press hlm vi 2 Ni’matul Huda, Ibid, hlm vii. Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Lombok Barat Rizal Umami, MH sedang memberikan keterangan di Kantor Bawaslu Lobar. 112 Tahun 2014 yang secara khusus mengatur tentang pemilihan Kepala Desa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan perangkat desa berada pada kepala desa, namun pelaksanaan wewenang tersebut tentunya harus sesuai dengan mekanisme yang telah diatur. id Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Perubahan Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor. 111/2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa 2. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 7 Tahun 2017 tentang. Pasal 4 Pemilihan Kepala Desa satu kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa; b. Permendagri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa. Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Desa dalam rangka pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dengan berpedoman kepada Peraturan ini. 6/2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112/2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) apalagi peraturan-. Nurul Alif Densi (Asisten Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Barat) Dalam struktur pemerintahan desa berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kepala desa dibantu oleh beberapa unsur yang terdiri dari sekretariat. Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 3. c. Pada konteks yang lebih luas, Pemilu dapat juga berarti. Disitu katakan: bahwa jumlah minimal atau jumlah paling sedikit bakal calon kepala desa untuk dapat mengelar Pilkades itu. ABSTRAK: penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa telah diatur dengan Peraturan Bupati Karawang Nomor 57 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Karawang, namun dalam rangka menampung perkembangan tuntutan dan kebutuhan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak, maka perlu diganti. SEKILAS INFO PILKADES PAW “Doc Yd” Page 1 PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU Hal- hal perlu diketahui dalam Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu a. Ketiga, pemilihan dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. 47 tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Pemerintah. Sementara tahapannya, akan dimulai pada tanggal 26 Februari 2021 mendatang. Pemerintahan Desa Pemerintahan desa merupakan bagian dari pemerintahan daerah, hal ini terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221); 11. BUPATI BANDUNG BARAT, Menimbang : a. U. Dengan demikian, proses pemilihan kepala desa akan mengacu pada Peraturan Bupati/Walikota dalam proses pelaksanaannya. Dengan lingkup yang lebih luas (Provinsi, Kabupaten maupun Kota). (2) 4 (empat) bulan. Lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Kepala Desa serentak. yang memperoleh suara terbanyak dalam Pemilihan Kepala Desa. Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melalui Musyawarah Desa; Menimbang. Perda No. Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Melalui Musyawarah Desa Tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPDpemilihan- kepala desa antarwaktu. Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa. Untuk pelaksanaan Pilkades di masa pandemi ini akhirnya Menteri Dalam Negeri kembali mengubah peraturan tersebut ke dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (yang selanjutnya akan. Dalam Peraturan Daerah ini mengatur bahwa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2015 diubah sehingga berbunyi : Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak 1 (satu) kali atau dapat bergelombang, paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun, di Daerah dengan mempertimbangkan pengelompokan waktu. 6 tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah No. 112 Tahun. 2019. CC BY-SA 4. Sebut saja Permendagri 65/2017 yang merupakan perubahan atas Permendagri 112/2014 tentang Pemilihan Kepala Desa. Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu adalah Pemilihan dilaksanakan untuk melanjutkan sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhalangan/berhenti lebih dari 1 (satu) tahun. Namun dari beberapa sengketa Pemilihan Kepala Desa peraturan daerah belum secara jelas dan tegas penyelesaian sengketa pasca pilkada. CATATAN: Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Februari 2022. Bagi anda yang mempunyai keinginan untuk menjadi kepala desa di luar dari desa anda sekarang. NOMOR 112 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA. bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati/Wali Kota. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah. Pilkades adalah suatu pemilihan yang dilaksanakan secara langsung di desa oleh warga desa setempat untuk memilih Kepala Desa. Warga yang berhak memilih dalam pemilihan kepala desa (Pilkades) adalah warga yang tentunya memenuhi syarat pemilih Pilkades. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa ; Mengingat : 1. Gambar 11 Timeline Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu 29 Gambar 12 Alur Proses Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa 31 Gambar 13 Fungsi dan Tugas BPD dalam Siklus Utama Kegiatan Pembangunan 38. Mekanisme Pengaduan dan Penanganan Konflik 8. Tugas, Wewenang, Hak dan Larangan Kepala Desa 7. Jumat, 16/07/2021 Persyaratan Calon Kepala Desa – Pada tahun 2019 pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak dilakukan diberbagai daerah di Indonesia. Peraturan Tata Tertib BPD adalah peraturan yang dibuat oleh BPD sebagai pedoman pelaksanaan tugas. Pasal 51 huruf j menyebutkan “Perangkat Desa dilarang ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah”. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,. PEMILIHAN KEPALA DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 46 Peraturan. Email. Syarat menjadi pemilih dalam Pilkades tersebut sebenarnya sudah secara jelas diatur dalam regulasi turunan yang mengatur tentang desa guna melaksanakan amanat yang tertuang dalam UU Desa. Pasal12 (1)Cuti Besar sebagaimanadimaksud pada Pasal 11 diberikanuntuk palinglama2(dua)bulan. 2021. Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA. Rupanya Pilkada sudah ada sejak masa penjajahan Belanda, lho. Saat pemilihan kepala desa (pilkades), biasanya banyak masyarakat. Peraturan Bupati Demak Nomor 17 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019;. 1, LD. 19)Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2006 Nomor 21 Seri E Nomor 14); 13. Pasal 42 berbunyi: (1) BPD menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu. Larangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa Dalam Politik Praktis dan Kampanye 1 . Semoga informasi, penjelasan, dan contoh format dalam artikel ini dapat bermanfaat untuk Anda. Namun demikian, terdapat. Kepala Desa, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemilihan, Pengesahan dan Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa; 1. Glosarium. Adapun beberapa ketentuan pilkades sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri. 1. Persiapan, Pencalonan, Pemungutan Suara, dan; penetapan. Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa; 10. Pasal 203 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengisyaratkan pemilihan kepala desa diatur dalam peraturan daerah yang berpedoman pada peraturan pemerintah. Dalam peraturan ini diatur beberapa perubahan mengenai ketentuan umum, pemilihan kepala desa dalam kondisi bencana nonalam Covid-19, pembiayaan. Sekilas Info tentang Pilkades PAW. 2. 11. ABSTRAK: Bahwa Pedoman Pemilihan Kepala Desa telah diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Serang Nomor 64 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa, namun seiring dengan perkembangan pelaksanaannya, terdapat perubahan yang perlu disesuaikan dengan tetap mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Serang. 10. Pemilihan umum (disingkat Pemilu) adalah proses memilih seseorang untuk mengisi jabatan politik di Indonesia tertentu. Penjabat kepala desa adalah sekretaris desa atau perangkat desa lainnya atau pegawai negeri sipil atau tokoh masyarakat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang atas usul BPD, untuk melaksanakan hak, wewenang dan kewajiban kepala desa sampai terpilihnya kepala desa yang definitif. Kebijakan pemilihan Kepala Desa serentak ini ditetapkan dalam. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh BPD berdasarkan Berita Acara dari Panitia Pemilihan di Desa serta berhak mengikuti. Pembentukan Panitia pemilihan oleh Kepala Desa; Panitia dibentuk 6 bulan sebelum masa keanggotaan BPD yang lama berakhir; Jumlah panitia yang dibentuk paling banyak 11 orang, unsur kepanitiaan 3 orang dari perangkat desa dan 8 orang unsur dari masyarakat Desa. A. ABSTRAKPemerintah Daerah Kabupaten Demak membuat peraturan turunan dari ketentuan pencalonan pemilihan kepala desa di Pasal 33 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ke dalam Pasal 24 ayat. Glosarium. Peraturan Daerah (PERDA) NO. hasil Pemilihan Kepala Desa gelombang III yang dilantik pada Tahun 2019 akan diselenggarakan kembali 6 (enam) tahun berikutnya. 1 . Kali ini Lintastv akan memberikan contoh tahapan dalam kegiatan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) mulai dari awal hingga pelantikan Kepala Desa terpilih, adapun tahapannya adalah sebagaiberikut:. Negeri Sipil, kepala desa atau sebutan lain dan perangkat desa sejak ditetapkan sebagai calon; jdih. PERMENDAGRI No. Pasal 28 mengatur sanksi untuk Kepala Desa yang tidak. Tak terkecuali Peraturan-Peraturan yang menjadi acuan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Rakit guna. v10i2. ABSTRAK: bahwa pengaturan tentang Pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui musyawarah Desa telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Tegal Nomor 12 Tahun 2019; bahwa Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud huruf a terdapat materi yang belum diatur sehingga perlu dirubah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud. JAKARTA, KOMPAS. Konten tersebut mengulas tentang Permendagri No 72 Tahun 2020 tentang Pemilihan Desa | Berikut ini merupakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72. memilih kepala desa sebagai wujud demokrasi di desa, yang mana kepala desa dipilih secara langsung oleh segenap warga. Firman menilai pengaturan kotak kosong dalam draf RUU Desa akan membuat biaya pemilihan Kepala Desa tak efisien. 25157/justisi. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Badamita Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan. Adapun tata cara pemilihan kepala desa yaitu sebagai berikut : ADVERTISEMENT. 9. Kepala desa dipilih langsung oleh penduduk desa. Dalam Permendagri No. Pasal 26 ayat (3) tentang hak Kepala Desa disebutkan: “dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berhak: a. Tim Swakelola pelaksana Program Peningkatan Tata Guna Air (P3-TGAI) Pembentukan Tim. Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . Pemberhentian Kepala Desa 9. Nantinya, RUU Desa tersebut bakal disahkan menjadi RUU inisiatif DPR melalui. Peraturan Daerah Tentang Pemilihan Kepala Desa, yang berisi : 1. 08 desa rancatungku kecamatan pameungpeuk kabupaten bandung - 40376 keputusan panitia pemilihan kepala desa rancatungku nomor : 03 tahun 2013 entri populer tentang tata tertib pemilihan kepala desa tata tertib pemilihan kepala desa panitia pemilihan kepala desa desa rancatungku kecamatan pameungpeuk kabupaten desa rancatungku. PEMILIHAN KEPALA DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANGKA BARAT, Menimbang : a. 13. 2023. 0. Permendagri No. Mengubah Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa. (5) Penjabat kepala Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari unsur pegawai negeri sipil pemerintah daerah kabupaten/kota untuk masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali dalam masa jabatan yang sama. com - Ramai-ramai kepala desa (kades) di berbagai daerah mundur dari jabatannya lantaran hendak mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK DALAM PERSPEKTIF OTONOMI DESA (Studi Kasus Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2016 di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau). Tematik. Selama ini, terkait dengan pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Gresik didasarkan dan mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa 2. pilihnya dalam Pemilihan Kepala Desa. Panitia ditetapkan oleh kepala Desa dengan surat keputusan Desa. Terima kasih telah membaca artikel di Web-Blog FORMAT ADMINISTRASI DESA yang berjudul: Download Permendagri No 72 Tahun 2020 tentang Pemilihan Kepala Desa. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, cukup memberikan kekuatan akan adanya otonomi desa dan. Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa perlu dilakukan untuk kelancaran proses pemilihan dan pemberhentian kepala desa; Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat. 15. Peraturan Bupati Tentang Pemilihan Kepala Desa, Berisi Tentang: 1. Sengketa Pemilihan Kepala Desa 1. 1. Dengan begitu, maka demokrasi di tingkat desa dapat terlaksana dengan baik dan teratur. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang. Kerinci No. Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat. ABSTRAK: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 71 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen. Lingkup dan Asas 4. Pemilihan Kepala Desa 2. Kebetulan yang menang dalam pemilihan penerimaan perangkat desa tersebut adalah orang yang secara administrasi kependudukan tidak memenuhi syarat. kpu. Peraturan Bupati Sambas Nomor 27 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemilihan Kepala Desa (Berita Mencabut Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2015 Nomor 27) dan Peraturan Bupati Sambas Nomor 61 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas. A. Pemilihan Kepala Desa secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/kota dimaksudkan untuk menghindari hal negatif dalam pelaksanaanya. T. tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092); 13. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja. Bahwa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa, perlu dilakukan penyesuaian seiring dengan perkembangan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa; Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. T. mengangkat penjabat kepala Desa persiapan. 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah. kepentingan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa maka perlu mengganti Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa; b.